Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Ansari Dorong Kolaborasi Lawan Kekerasan Seksual di Madura

Hj. Ansari, Anggota Komisi VIII DPR RI jadi pembicara dalam Talk Show Gender Awareness di UTM (foto: humas/PM)

Bangkalan (pojokmadura.id) Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Ansari, menegaskan pentingnya kolaborasi kampus, pemerintah, dan masyarakat untuk mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan.

Hal tersebut disampaikan dalam forum Talk Show Gender Awareness di Gedung Pertemuan R.P Mohammad Noer Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Sabtu (25/10/2025).

Forum itu juga menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi.

Ansari tampil tegas menyuarakan kegelisahan masyarakat terhadap maraknya kekerasan seksual baik di lingkungan umum, terlebih di dunia kampus.

“Sekarang ini banyak sekali kekerasan seksual terjadi, tidak hanya di masyarakat luar, tetapi juga di kampus-kampus. Ini akan menjadi fokus kami ke depan agar kekerasan seksual dan ketidaksetaraan gender tidak terus berulang,” ujarnya.

Ansari menegaskan, penanganan kekerasan seksual tidak bisa jalan sendiri. Ia menyebut perlu adanya kolaborasi lintas sektor, mulai dari kampus, media, pemerintah hingga tokoh masyarakat.

“Ada Menteri PPPA, ada DPR RI, ada masyarakat sebagai pengawas. Semua harus jalan bersama,” tegas politisi PDI Perjuangan Dapil Madura tersebut.

Saat disinggung soal maraknya pernikahan dini di Madura, Ansari tak menampik realitas tersebut masih terjadi dan menjadi sumber banyak perceraian.

“Banyak perceraian karena nikah dini. Anak-anak belum siap jadi istri, apalagi jadi ibu. Kita harus terus sosialisasikan dampaknya,” jelasnya.

Menanggapi kasus memilukan yang sempat mengguncang Bangkalan dimana seorang perempuan di bawah umur menjadi korban pemerkosaan delapan orang pelaku, Ansari tak kuasa menyembunyikan keprihatinannya.

“Itu sangat mengiris hati. Delapan orang melakukan kejahatan ke satu korban, ini luka besar bagi Madura,” ucapnya.

Ia menegaskan korban harus mendapat pendampingan psikologis secara intensif dari KPAI dan lembaga perlindungan perempuan dan anak.

Ansari berharap kasus seperti itu menjadi yang terakhir, dan tidak ada kasus yang sama terjadi lagi.

“Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi peristiwa yang melukai harga diri Madura,” pungkasnya. [rus/red]

Share Artikel

Artikel dilindungi, Semua tulisan dalam media ini sepenuhnya milih pojokmadura.id