Islah PBNU, Sikap KH. Zulfa Mustofa dan Calon Ketum Jelang Muktamar

Bangkalan (pojokmadura.id) – Islah di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) antara Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan kubu Dewan Syuriah yang dipimpin Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mendapat tanggapan dari KH Zulfa Mustofa.

Tanggapan tersebut disampaikan dalam acara Tasyakuran dan Dialog Kebangsaan atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Syaikhona Mohammad Kholil Bangkalan yang digelar di Gedung Rato Ebuh, Bangkalan, Senin (29/12/2025).

Forum yang dihadiri sekitar 40 pengurus PCNU se-Jawa Timur itu berkembang menjadi ruang dialog terbuka yang membahas dinamika organisasi Nahdlatul Ulama, termasuk isu islah dan arah kepemimpinan NU ke depan.

Momentum dialog tersebut turut membuka diskursus mengenai masa depan kepemimpinan PBNU, seiring mencuatnya nama KH Zulfa Mustofa sebagai salah satu figur yang mulai diperbincangkan menjelang Muktamar NU mendatang.

Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa mengakui bahwa semangat islah merupakan keinginan bersama seluruh warga NU. 

Menurutnya, islah pada hakikatnya adalah upaya menghentikan perbedaan dan merajut kembali persatuan dalam tubuh organisasi.

“Pada saat itu saya berada di Makkah, sebagai seorang muslim, ketika mendengar ada islah, tentu saya gembira. Islah itu artinya menghentikan perselisihan,” ujar KH Zulfa.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa proses islah antara kubu Gus Yahya dan Rais Aam tidak dapat dimaknai secara sederhana. 

Seluruh tahapan, kata dia, harus dijalankan sesuai dengan mekanisme organisasi NU melalui forum-forum resmi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Semua ada mekanisme organisasi. Selama proses itu belum final dan belum dijalankan melalui forum resmi, maka tetap berjalan sesuai ketentuan yang ada,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, KH Zulfa Mustofa juga merespons pertanyaan peserta forum terkait wacana pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar mendatang. 

Ia menegaskan bahwa seluruh keputusan kepemimpinan NU sepenuhnya berada di tangan para muktamirin.

“Kalau memang itu menjadi bagian dari aspirasi masyarakat dan para ulama, tentu saya bismillah. Tetapi semuanya kembali kepada muktamirin,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung adanya hubungan historis dan emosional antara keluarganya dengan Syaikhona Mohammad Kholil Bangkalan. 

Menurutnya, ikatan tersebut menjadi dorongan moral untuk selalu siap berkhidmat kepada jam’iyah NU apabila memang dibutuhkan.

Sementara itu, Ketua PCNU Bangkalan KH Makki Nasir menilai berkembangnya wacana kepemimpinan NU dalam forum dialog sebagai hal yang wajar. 

Namun ia menegaskan bahwa proses pencalonan Ketua Umum PBNU hanya dapat ditentukan melalui mekanisme resmi Muktamar.

“Siapapun boleh maju sebagai Ketua Umum PBNU dengan syarat-syarat yang telah diatur dan diputuskan di Muktamar. Forum ini bukan konsolidasi, tetapi karena ada pertanyaan dari peserta, maka hal itu berkembang dalam dialog,” jelasnya.

Menurut KH Makki Nasir, dialog kebangsaan tersebut pada dasarnya bertujuan memperkuat nilai patriotisme dan kebangsaan di kalangan ulama serta warga NU, melalui keteladanan tokoh bangsa seperti Syaikhona Mohammad Kholil Bangkalan. [rusdi/red]