BANGKALAN – Peringatan Hari Statistik Nasional (HSN) 2026 dimanfaatkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan sebagai momentum mempererat kebersamaan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Puncak peringatan HSN yang digelar BPS Bangkalan melibatkan pegawai, mitra reguler, serta mitra yang turut mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Kepala BPS Kabupaten Bangkalan, Fajar Fatahillah, mengatakan Hari Statistik Nasional diperingati setiap 26 September. Tahun ini, peringatan HSN tidak hanya menjadi ajang kebersamaan, tetapi juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan statistik yang telah dilaksanakan.
“Jadi tidak hanya pegawai, tetapi juga mitra reguler dan mitra yang terlibat dalam Sensus Ekonomi 2026,” katanya.
Rangkaian kegiatan diisi dengan senam bersama, fun games, hingga pembagian doorprize. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan antara BPS dengan para mitra yang selama ini turut mendukung kegiatan statistik di Kabupaten Bangkalan.
Selain kegiatan kebersamaan, BPS Bangkalan juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Salah satunya dengan memberikan penghargaan kepada petugas terbaik di masing-masing kecamatan, baik petugas pendataan lapangan maupun pengawas lapangan.
Fajar menyampaikan, evaluasi menjadi bagian penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan berskala besar. Ia bersyukur pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bangkalan telah selesai pada 15 September 2026 dan secara umum berjalan dengan baik.
“Evaluasi ini penting untuk melihat apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya.
Fajar juga menyinggung persoalan akurasi data desil yang sempat menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, desil merupakan sistem pemeringkatan yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Data tersebut terus diperbarui secara berkala, termasuk melalui mekanisme pemutakhiran mandiri oleh masyarakat.
“Kalau terkait dengan desil, memang sampai dengan saat ini kita terus melakukan perbaikan. Diharapkan ke depan apa yang menjadi harapan masyarakat dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.
Menurutnya, penyempurnaan data desil tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS. Sebab, data tersebut bersumber dari kontribusi 18 kementerian dan lembaga yang berperan sebagai pemasok data.
Karena itu, pembaruan dan penyempurnaan data membutuhkan kolaborasi lintas instansi, termasuk BPS dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Jadi bukan hanya BPS, karena sumber datanya berasal dari 18 kementerian dan lembaga. Semua harus bersama-sama melakukan perbaikan agar kualitas data kesejahteraan masyarakat semakin baik,” ucapnya. [Rusdi]
About The Author
Leave a Reply