HMI Bangkalan Desak Pemerintah dan DPRD Bergerak Cepat Respon Kasus Kekerasan Seksual
Pengurus HMI Cabang Bangkalan bersama anggota DPRD dan Kepala Dinas KBP3A diruang Baggar (foto: Kholis/PM)
Bangkalan (pojokmadura.id) — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan mendesak DPRD dan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Bangkalan bertindak tegas dan cepat menangani maraknya kasus kekerasan seksual serta kekerasan terhadap anak.
Desakan itu disampaikan dalam audiensi HMI bersama DPRD dan Dinas KBP3A diruang Banggar DPRD Bangkalan, Kamis (16/10/2025).
HMI menilai penanganan kasus kekerasan di Bangkalan masih lambat dan kurang berpihak kepada korban kekerasan.
“DPRD jangan hanya diam. Gunakan fungsi pengawasan untuk menekan aparat penegak hukum agar bekerja cepat. Begitu juga Dinas KBP3A, harus turun langsung mendampingi korban, bukan hanya sibuk di administrasi,” tegas Bahrulloh, Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup HMI Cabang Bangkalan.
HMI menyoroti sejumlah kasus yang belum terselesaikan, seperti pemerkosaan dua anak di Kecamatan Sepulu, pelecehan seksual di Kecamatan Blega, dan pengeroyokan terhadap siswa SMP yang belum mendapat kejelasan hukum.
Menurut HMI, kasus-kasus tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap anak dan perempuan di Bangkalan.
Karena itu, mereka mendesak DPRD menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Polres Bangkalan dan Dinas KBP3A untuk mengevaluasi penanganan kasus serta membentuk tim koordinasi lintas sektor dalam penanganan korban kekerasan.
Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan, Kresna Bayu, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal penegakan hukum dan kebijakan perlindungan anak di Bangkalan.
“Kami akan memastikan lembaga publik bekerja sesuai amanat konstitusi. Kalau tidak ada kemajuan, kami siap membawa isu ini ke tingkat nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas KBP3A Bangkalan, Yoyok, mengapresiasi langkah HMI yang ikut mengawal isu perlindungan anak dan perempuan.
Ia menyebut pihaknya terus berupaya memperkuat pendampingan hukum dan psikologis, serta meningkatkan edukasi pencegahan kekerasan.
“Kami berterima kasih kepada HMI. Saat ini kami terus memperkuat kerja sama dengan kepolisian dan lembaga sosial. Namun memang masih banyak kendala, terutama korban yang takut melapor,” ujar Yoyok.
Sekretaris Komisi IV DPRD Bangkalan, Lukman Hakim, juga menyambut baik aspirasi HMI. Ia berjanji akan menindaklanjuti hasil audiensi dengan mengagendakan rapat lintas lembaga.
“Masukan dari HMI ini penting. Kami akan memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong agar semua kasus kekerasan mendapat perhatian serius,” katanya. [Lis/red]
