Mahasiswa Demo DPRD Bangkalan, Soroti MBG hingga Jalan Rusak
Mahasiswa dari AB3 saat aksi demonstrasi dihalaman gedung DPRD Bangkalan (foto: rusdi/PM)
BANGKALAN — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Bangkalan Bersatu (AB3) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Senin (18/5/2026).
Mereka menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun legislatif.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak DPRD Bangkalan agar tidak hanya menjadi “stempel kebijakan”, tetapi lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran terhadap berbagai program pemerintah daerah.
Sejumlah isu dibawa dalam demonstrasi itu, mulai dari pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), jalan rusak, fasilitas pendidikan, polemik parkir berlangganan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.
Koordinator AB3, Moh Fauzi, mengatakan aksi itu lahir dari keresahan mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang terus dikeluhkan masyarakat, namun belum tertangani secara maksimal.
“Kami hadir untuk mendorong DPRD Bangkalan agar lebih maksimal menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Fauzi, DPRD memiliki posisi strategis untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Ia menilai berbagai persoalan mendasar di Bangkalan, seperti infrastruktur jalan dan pelayanan publik, masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
“Kami berharap aspirasi ini tidak berhenti sebagai seremonial aksi saja, tetapi benar-benar ditindaklanjuti demi kemajuan Bangkalan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Aksi mahasiswa tersebut diterima langsung Ketua DPRD Bangkalan, Dedy Yusuf. Ia memastikan seluruh tuntutan mahasiswa akan diteruskan ke komisi terkait untuk dibahas bersama pihak eksekutif.
“Tuntutan teman-teman mahasiswa akan kami teruskan ke komisi masing-masing agar segera ditindaklanjuti bersama mitra terkait,” kata Dedy.
Ia menyebut perbaikan jalan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. DPRD, kata dia, juga akan terus mendorong pemerintah daerah memprioritaskan titik jalan rusak yang paling dibutuhkan masyarakat.
Selain itu, Dedy menegaskan program parkir berlangganan hanya berlaku di tepi jalan umum. Temuan maupun keluhan masyarakat di lapangan akan dikoordinasikan dengan dinas terkait untuk segera dievaluasi.
“Perbaikan jalan dilakukan bertahap sesuai skala prioritas. Soal parkir berlangganan juga akan kami sampaikan ke dinas terkait agar ditindaklanjuti,” tandasnya. [Rusdi]
