Bangkalan, pojokmadura.id — Rencana pengembangan kawasan industri dan masuknya investasi ke Kabupaten Bangkalan mendapat perhatian serius dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan.
HMI menegaskan tidak berada di barisan yang menolak investasi. Namun, organisasi mahasiswa tersebut meminta pemerintah memastikan investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, bukan sekadar membawa modal ke daerah.
Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan, Kresna Bayu, mengatakan investasi harus dikawal sejak tahap perencanaan hingga evaluasi agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kami tidak ingin hanya menjadi penonton ketika investasi masuk ke Bangkalan. HMI Cabang Bangkalan harus terlibat aktif mulai dari proses perencanaan, pembangunan sampai evaluasi,” ujar Kresna, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, ukuran keberhasilan investasi tidak cukup dilihat dari besarnya nilai modal yang ditanamkan. Lebih penting dari itu adalah seberapa besar investasi mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), menggerakkan UMKM dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Kalau investasi masuk ke Bangkalan, maka masyarakat Bangkalan harus mendapatkan manfaatnya. Tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas, anak-anak muda harus dipersiapkan, dan UMKM lokal harus mendapatkan ruang untuk tumbuh bersama investasi yang masuk,” tegasnya.
Perhatian HMI juga diarahkan pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Bangkalan 2026–2046.
Kresna menilai RPIK akan menjadi salah satu instrumen penting yang menentukan arah pembangunan industri Bangkalan dalam dua dekade mendatang. Karena itu, ia meminta proses penyusunannya dapat dikawal secara terbuka dan melibatkan masyarakat.
HMI mempertanyakan bagaimana naskah akademik RPIK disusun, data apa yang menjadi dasar kajian, serta sejauh mana partisipasi publik diberikan dalam penyusunan kebijakan tersebut.
“Jangan sampai kebijakan jangka panjang hanya bagus di atas kertas, tetapi kurang kuat dalam implementasi,” katanya.
HMI juga meminta pemerintah memperjelas instrumen kerja sama dengan investor maupun agregator yang terlibat dalam pengembangan kawasan industri, termasuk PT Wiraraja.
Menurut Kresna, sejumlah hal harus memiliki kejelasan, mulai dari komitmen investor terhadap daerah, prioritas tenaga kerja lokal, keterlibatan UMKM, hingga perlindungan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.
“Harus jelas apa komitmennya terhadap daerah, bagaimana tenaga kerja lokal diprioritaskan, bagaimana UMKM dilibatkan, serta bagaimana aspek lingkungan dan keberlanjutan dijamin. Tentunya semua harus sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya.
Tak hanya menyampaikan kritik, HMI Cabang Bangkalan berencana mengambil langkah konkret dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam sepekan ke depan.
RDP tersebut akan membahas Raperda RPIK sekaligus menghimpun pandangan dari berbagai pihak. Hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi dan policy brief untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun DPRD Bangkalan.
“Kami tidak hanya meminta untuk dilibatkan. Kami juga datang membawa gagasan. Dalam sepekan ke depan kami akan melakukan RDP untuk membahas Raperda RPIK ini dan merumuskan rekomendasi,” ungkap Kresna.
Ia berharap pemerintah membuka ruang partisipasi lebih luas bagi organisasi kepemudaan, mahasiswa, akademisi dan masyarakat sipil dalam proses pembangunan industri serta investasi di Bangkalan.
“Kami siap memberikan kajian, rekomendasi dan policy brief. Kami ingin menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar mengkritik ketika semuanya sudah berjalan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan, Fauzan Jakfar, menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap masukan dari HMI Cabang Bangkalan.
Menurutnya, rekomendasi HMI terkait Raperda RPIK maupun arah investasi di Bangkalan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah.
“Kami terbuka jika HMI Cabang Bangkalan ingin memberikan rekomendasi terkait Raperda RPIK maupun arah investasi di Bangkalan. Pemerintah daerah juga siap membuka ruang dan mengundang HMI dalam setiap proses pembahasan investasi yang masuk ke Bangkalan,” ujar Fauzan.
Kolaborasi antara pemerintah dan kelompok mahasiswa dinilai penting agar pembangunan industri tidak hanya berorientasi pada masuknya investasi, tetapi juga memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Bagi HMI Cabang Bangkalan, investasi harus menjadi pintu masuk bagi terciptanya lapangan kerja, peningkatan kapasitas SDM, penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami mendukung investasi yang membawa kemajuan bagi Bangkalan. Tetapi kami ingin memastikan masyarakat Bangkalan tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Kalau investasinya masuk ke Bangkalan, maka manfaatnya juga harus kembali kepada masyarakat Bangkalan,” pungkasnya. [Rusdi]
About The Author
Leave a Reply