HMI Bangkalan Nilai Dishub Tak Serius Tangani PJU Mati

BANGKALAN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan menilai Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bangkalan tidak serius menangani persoalan penerangan jalan umum (PJU) yang banyak padam.

Menurut mereka, alasan cuaca ekstrem yang disampaikan tidak cukup menjawab keresahan masyarakat, terlebih di tengah membengkaknya tagihan listrik PJU yang mencapai Rp1,2 miliar per bulan.

HMI menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sekadar gangguan teknis biasa. Sebab, kondisi jalan yang gelap pada malam hari berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan dan potensi meningkatnya tindak kriminalitas.

Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan, Kresna Bayu, menegaskan bahwa Dishub Bangkalan memiliki tanggungjawab penuh dalam memberikan pelayanan penerangan lampu jalan demi keamanan masyarakat.

Menurutnya, alasan cuaca ekstrem tidak seharusnya terus dijadikan pembenaran tanpa dibarengi langkah mitigasi dan evaluasi yang jelas.

“Kalau setiap cuaca ekstrem selalu dijadikan alasan utama, maka yang perlu dipertanyakan adalah sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi persoalan tersebut. Sebab cuaca buruk bukan hal baru di Bangkalan,” ujarnya, Minggu (24/5/2026).

Ia menegaskan, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pemerintah wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. 

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat.

Karena itu, kata dia, ketika banyak PJU mati dalam waktu cukup lama, Dishub Bangkalan tidak bisa hanya berhenti pada alasan faktor alam. 

Menurutnya, Dishub Bangkalan harus menunjukkan kesiapan sistem perawatan dan penanganan yang konkret.

“Yang menjadi pertanyaan publik hari ini, tagihan listrik PJU bisa mencapai Rp1,2 miliar per bulan, tetapi mengapa masyarakat masih banyak menemukan kondisi jalan yang gelap? Artinya ada persoalan yang harus dievaluasi secara serius, baik dari sisi efektivitas anggaran, kualitas perawatan, maupun pengawasan sistem PJU itu sendiri,” katanya.

HMI mendorong Pemkab Bangkalan mulai memikirkan solusi jangka panjang, seperti penggunaan lampu hemat energi, sistem kontrol otomatis, hingga pengembangan PJU berbasis tenaga surya agar lebih efisien dan berkelanjutan.

“Jangan sampai pemerintah hanya hadir ketika kritik muncul, tetapi minim langkah pencegahan sebelum masalah terjadi. Pelayanan publik itu bukan soal mencari alasan paling masuk akal, melainkan tentang seberapa serius pemerintah bekerja agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara,” tutupnya. [Rusdi]