50 Anggota DPRD Bangkalan Bakal Dapat Baju Dinas Baru, Anggaran Fantastis
Gedung DPRD Kabupaten Bangkalan di Jalan Halim Perdana Kusuma Mlajah Bangkalan (foto: istimewa/PM)
BANGKALAN – Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Bangkalan bakal mendapat fasilitas pakaian dinas baru pada tahun 2026.
Anggaran yang disiapkan pun terbilang fantastis, mencapai Rp400 juta.
Data pengadaan tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dengan nomenklatur “Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD (PSH dan PDH)”.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Bangkalan, Rudianto, menjelaskan bahwa pengadaan pakaian dinas itu merupakan bagian dari tunjangan kesejahteraan anggota dewan yang telah diatur dalam regulasi pemerintah.
Menurutnya, aturan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.
“Kalau khusus pakaian itu menjadi bagian dari tunjangan kesejahteraan. Diatur dalam pasal 9,” ujar Rudianto, Jumat (22/5/2026).
Ia memaparkan, dalam aturan tersebut anggota DPRD berhak menerima beberapa jenis pakaian dinas dengan ketentuan berbeda-beda. Untuk pakaian sipil harian (PSH) diberikan dua kali dalam setahun, sementara pakaian dinas harian (PDH) diberikan satu kali dalam setahun.
Selain itu, terdapat pula pakaian sipil resmi lengkap berupa jas yang diberikan dua kali selama masa jabatan lima tahun. Sedangkan pakaian bernuansa adat diberikan satu kali setiap tahun.
Rudianto menegaskan, seluruh pengadaan pakaian dinas tersebut mengacu pada standar harga satuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah melalui peraturan kepala daerah.
“Besaran nominal semuanya diatur dalam standar biaya umum. Jadi acuannya jelas,” katanya.
Ia juga menyebut, realisasi pengadaan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Jika kondisi anggaran tidak mencukupi, maka fasilitas tersebut bisa saja tidak diberikan.
“Kalau kemampuan keuangan daerah ada, ya bisa dianggarkan. Tapi kalau tidak mampu, ya tidak bisa diberikan,” tegasnya.
Meski demikian, Rudianto mengaku belum mengetahui secara rinci jenis PSH dan PDH serta atribut apa saja yang akan dibelanjakan dari anggaran Rp400 juta tersebut. [Rusdi]
