Sampah Sisa MBG di Bangkalan Diduga Dibuang Sembarang
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (foto; istimewa)
BANGKALAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang meningkatkan kualitas gizi pelajar kini menghadapi persoalan baru di lapangan.
Di Kabupaten Bangkalan, bau menyengat yang diduga berasal dari tumpukan sampah sisa makanan MBG yang dibuang ke kontainer sampah di kawasan pasar menjadi keluhan.
Keluhan muncul karena aroma tidak sedap kerap tercium, terutama saat siang hari dan cuaca panas.
“Kondisi ini mengganggu kami selaku pengunjung pasar dan para pedagang,” ungkap Samsul, salah seorang pengunjung pasar Klampis, Kamis (11/6/2026).
Ia mempertanyakan kesiapan sistem pengelolaan limbah dari program nasional tersebut.
“Harusnya Pemda sudah diantisipasi sejak awal, karena sisa makanan yang dihasilkan setiap hari cukup besar. Kalau tidak ditangani, sampah ini menjadi sumber pencemaran lingkungan dan memicu masalah kesehatan,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan, Ahmad Siddiq, membenarkan bahwa sampah MBG masih diperbolehkan dibuang ke kontainer pasar.
Menurutnya, DLH bertanggung jawab pada pengelolaan akhir hingga pembuangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Namun, ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam proses pengangkutan sampah dari lokasi dapur MBG menuju tempat pembuangan.
“Kalau LH yang suruh mengangkut, LH belum dapat tambahan anggaran BBM untuk pengangkutan itu, terutama yang jauh-jauh,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah MBG tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan pelaksana program, tetapi juga menyangkut kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan operasional untuk menangani dampak yang ditimbulkan.
Siddiq mengungkapkan, hingga saat ini baru sekitar 20 pelaksana MBG yang telah membayar retribusi pengelolaan sampah kepada DLH.
Padahal, jumlah dapur MBG yang beroperasi di Bangkalan jauh lebih banyak. DLH bahkan telah mengirimkan surat imbauan kepada pelaksana lainnya agar segera memenuhi kewajiban tersebut.
Di sisi lain, Ketua Satgas MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, mengakui pengelolaan sampah MBG memang belum berjalan maksimal. Keterbatasan armada dan sarana transportasi membuat pengangkutan sampah di sejumlah wilayah, terutama pedesaan, belum dapat dilakukan secara rutin.
“Belum maksimal. Hanya beberapa titik saja yang dekat dengan lokasi itu DLH sudah mengambil untuk pengangkutan sampah. Sedangkan yang jauh-jauh masih terbatas dengan kendaraan,” katanya.
Fakta ini memperlihatkan adanya celah dalam tata kelola program MBG. Di satu sisi, distribusi makanan terus berjalan dan jumlah dapur terus bertambah, namun di sisi lain sistem penanganan limbah yang dihasilkan belum sepenuhnya siap mengikuti peningkatan aktivitas tersebut.
Padahal Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah memiliki fasilitas pengelolaan sampah berupa TPS, TPS 3R hingga TPA. Persoalan utama justru berada pada mata rantai yang paling krusial, yakni pengangkutan sampah dari sumbernya menuju lokasi pengolahan.
Jika tidak segera dibenahi, tumpukan sampah sisa makanan berpotensi terus menimbulkan keluhan masyarakat. Terlebih ketika dibuang di kontainer yang berada di pusat keramaian seperti pasar, dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas ekonomi warga. [Rusdi]