PBNU Ungkap Lima Kandidat Lokasi Muktamar NU

BANGKALAN – Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 menandai dimulainya tahapan baru menuju Muktamar NU. 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan pembahasan yang telah dihasilkan dalam Munas dan Konbes akan diperdalam sebelum dibawa ke forum tertinggi organisasi tersebut.

Sekretaris Steering Committee (SC) Munas-Konbes NU, Prof. Mohammad Nuh, mengatakan kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara penutupan memiliki makna strategis bagi hubungan NU dengan pemerintah.

“Sebagai Sekretaris Steering Committee, saya ingin menyampaikan tiga hal. Pertama, kehadiran Presiden membawa makna yang sangat khusus. Makna khususnya adalah hubungan antara NU dan pemerintah sungguh sangat luar biasa,” ujar Prof. Nuh usai penutupan Munas-Konbes NU di Kampus Institut Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Selasa (23/6/2026).

Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, Presiden juga memberikan apresiasi terhadap jalannya proses persidangan serta substansi yang dibahas selama Munas dan Konbes. 

Hal itu dinilai menjadi sinyal positif atas kontribusi NU dalam merespons berbagai persoalan kebangsaan.

Namun, Prof. Nuh menegaskan, Munas dan Konbes bukanlah tujuan akhir. Seluruh hasil pembahasan akan disempurnakan sebagai bekal menuju Muktamar NU yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026.

“Munas dan Konbes ini bukan terminus atau hasil akhir. Semua materi yang telah dibahas akan kita rapikan, kita elaborasi, dan kita perkaya lagi dengan mengundang berbagai pandangan dalam forum pra-Muktamar agar saat Muktamar nanti pembahasannya semakin matang,” jelasnya.

Ia mengatakan materi yang akan dibahas dalam Muktamar mencakup persoalan internal organisasi maupun isu-isu strategis di tingkat nasional hingga global.

Selain mematangkan materi, PBNU juga mulai menggodok lokasi penyelenggaraan Muktamar. Hingga saat ini terdapat lima kandidat provinsi yang masuk dalam pembahasan, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Untuk menentukan lokasi terbaik, PBNU akan membentuk tim teknis yang bertugas melakukan survei langsung ke seluruh daerah kandidat.

“Kami akan melakukan survei dengan mempertimbangkan kelayakan. Tidak sekadar tempat, tetapi layak dari sisi infrastruktur, keamanan, pembiayaan, hingga aspek spiritual. Itu menjadi tradisi di NU dalam menentukan lokasi penyelenggaraan Muktamar,” ungkapnya.

Terkait peluang Kabupaten Bangkalan menjadi tuan rumah Muktamar, Prof. Nuh mengatakan hingga kini daerah tersebut belum masuk dalam usulan resmi. Meski demikian, PBNU tetap membuka ruang apabila nantinya diajukan oleh PWNU Jawa Timur.

“Sampai sekarang Bangkalan belum masuk usulan. Jawa Timur memang masuk kandidat, nanti kita tanyakan kepada PWNU apakah Bangkalan diusulkan atau tidak. Kami terbuka terhadap semua usulan selama memenuhi dasar dan hasil kajian yang objektif,” pungkasnya. [Rusdi]